Kredit Mestinya Bisa Tumbuh 20%

Selasa, 24/02/2009 17:24 WIB

Produk KPR BCA (dok detikFinance)

Jakarta - Penurunan pertumbuhan kredit perbankan dari 30 persen di tahun 2008 menjadi 15,6 persen di tahun ini terjadi karena beberapa faktor. Namun faktor utamanya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi dan perebutan dana masyarakat antara pemerintah dan perbankan.

Perebutan dana masyarakat itu antara lain tercermin dari penerbitan sukuk oleh pemerintah yang juga dinilai sebagai salah satu pemicu penurunan pertumbuhan kredit.

Hal tersebut dikatakan oleh pengamat ekonomi makro dan perbankan dari INDEF, Aviliani seusai menjadi moderator pada seminar Pendanaan Investasi Lingkungan di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (24/2/2009).

Menurut Aviliani, pemerintah telah mengeluarkan sukuk Rp 5 triliun, sehingga dana masyarakat terserap kedalamnya, padahal perbankan sendiri saat ini sedang membutuhkan dana untuk menggulirkan kredit.

Tahun ini banyak perusahaan yang tidak mengeluarkan obligasi atau sahamnya karena keadaan pasar yang tidak bagus dan mendapatkan dananya dari bank sehingga dengan kondisi seperti ini seharusnya pertumbuhan kredit perbankan bukan menurun tetapi cenderung naik. Menurutnya, pertumbuhan kredit perbankan mestinya bisa mencapai 20 persen.

"Sebenarnya cara untuk memicu pertumbuhan kredit itu jika pemerintah mengeluarkan surat perbendaharaan negara (SPN), bukan sukuk. Namun yang terjadi saat ini karena adanya perebutan dana diambil pemerintah dengan sukuk maka yang terjadi bank kekurangan likuiditas dan akan menimbulkan suku bunga yang naik dan menyebabkan adanya Non Performing Loan (NPL) dan terhambatnya ekspansi," tegasnya.

Pelemahan pertumbuhan kredit perbankan, lanjut Aviliani, sebenarnya dapat dicegah selama pemerintah dapat menjaga APBN keluar dengan cepat.

"APBN itu akan menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu 10,4 persen dari GDP. Investasi yang tidak mungkin dari investor luar tapi dari perbankan yaitu 6,5 persen," jelasnya.(qom/qom)

Aviliani Suka Bongkar Pasang

Jakarta - Pengamat ekonomi Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Aviliani tidak hanya fasih kalau ditanya soal ekonomi saja. Soal mobil pun, wanita ini pun cukup bersemangat bercerita.

Berhubung mobilnya sudah keren, Aviliani tidak mau bersusah payah mengganti tampilan mobilnya.

"Sebenarnya, saya tidak suka modifikasi. Apalagi di mobil baru ini, fitur-fiturnya sudah lengkap, ada GPS, jadi saya tidak nyasar. Hanya LCD seperti ini saja bisa dibongkar pasang, jadi nggak permanen," ujarnya dengan bersemangat ketika dihubungi detikOto, akhir pekan lalu.

Aviliani mengaku dirinya menyukai BMW, karena image BMW yang energik seperti dirinya. selain itu, ia merasa aman dan nyaman ketika menggunakan BMW.

"Sebelumnya saya sudah pernah pakai yang sama, kemudian saya coba merk lain, tidak puas. Akhirnya saya balik lagi ke mobil ini. Rasanya lebih mantap ketika dikendarai" ujar wanita yang kini menjabat komisaris Bank Rakyat Indonesia ini.

Aviliani bercerita mengenai pengalamannya ketika pertama kali menyetir. Dulu ketika masih di SMP, dia sudah memiliki hasrat yang tinggi untuk bisa menyetir.

Saat itu kendaraan yang dikendarainya masih Daihatsu Minicab tahun 70-an. Sampai-sampai, untuk bisa berkendara di jalan raya, ia nekat 'menembak' di kantor polisi, maksudnya biar segera mungkin dapat Surat Izin Mengemudi alias SIM.

Ketika ditanya, apa mobil impiannya, Aviliani masih menyebut merk yang sama, hanya dengan tipe yang jauh lebih wah.

"Saya sudah nyaman pake BMW. dan kalau ditanya ingin punya mobil apa, jawabannya cukup BMW X5," ujarnya diakhiri dengan tawa yang ramah. (Detik.com)

Bank Bersaing dengan Pemerintah

INILAH.COM, Jakarta - Seretnya likuiditas membuat perbankan nasional harus bersaing dengan pemerintah. Dibukanya sukuk ritel dan proyek-proyek pemerintah yang memiliki aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) nol menjadi problem tersendiri bagi bank.

Dampaknya, kebijakan untuk mengoreksi suku bunga BI rate dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dinilai tidak cukup efektif untuk menurunkan suku bunga perbankan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang bermuara pada problem likuiditas yang dimiliki perbankan khususnya bank menengah kecil.

Perlu langkah konkret dari pemerintah. Berikut kutipan dari wawancara dengan Komisaris Independen BRI Aviliani, di Jakarta, baru-baru ini.

Bagaimana efektivitas kebijakan koreksi BI Rate untuk menurunkan bunga kredit perbankan?

Memang sebenarnya sejak November tahun lalu, BI telah mengoreksi suku bunga BI rate sebesar 100 basis poin. Namun kebijakan koreksi bunga acuan saja belum cukup, karena saat ini problemnya adalah masalah likuiditas.

Bank-bank terutama skala kecil mengenai masih kesulitan menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat, akhirnya mereka ramai-ramai menaikkan suku bunga deposito untuk menarik minat masyarakat.

Kalau suku bunga depositonya tinggi, bagaimana bisa perbankan memberikan bunga kredit yang murah. Kebijakan BI untuk melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) juga tidak banyak berpengaruh bagi bank dengan skala kecil menengah ini.

Mengapa ada problem likuiditas yang dimiliki oleh perbankan?

Perbankan sangat bertumpu pada dana pihak ketiga untuk kemudian bisa melakukan pembiayaan. Nah saat ini pemerintah juga mengeluarkan sukuk dengan bunga 12%. Ini seharusnya tidak diperuntukkan oleh masyarakat langsung. Karena akibatnya, membuat persaingan bank-bank untuk meraih dana pihak ketiga semakin ketat.

Mereka akhirnya bersaing dengan pemerintah yang mengeluarkan sukuk. Padahal dengan kondisi kemarin Bank Century, tentu kalau bisa memilih mereka akan memilih pemerintah dong.

Sebenarnya berapa posisi persaingan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan?

Dengan posisi 14% sebenarnya berbagai langkah yang dilakukan oleh perbankan idealnya diantisipasi secara cermat. Untuk suku bunga simpanan tentunya mereka mengacu pada penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

Mengenai bank-bank dengan skala besar apa problemnya?

Untuk bank-bank dengan skala besar lebih karena disebabkan kredit-kredit pada lembaga pemerintah seperti PLN, PDAM, dan proyek-proyek pemerintah lainnya yang dijamin oleh pemerintah. Pembiayaan terhadap proyek-proyek inikan ATMR-nya kan nol.

Kalau disuruh milih daripada meyalurkan pada bank skala kecil menengah atau proyek-proyek pemerintah ini, tentu bank besar akan lebih memilih proyek pemerintah yang ATMR-nya nol.

Bagaimana dengan kondisi pembiayaan mikro di tingkat BPR?

Bank-bank besar juga mulai enggan untuk masuk disektor pembiayaan BPR, karena kasus yang terjadi di Lampung. (Kasus ini terkait dengan BPR Tripanca Lampung yang membawa kabur dana senilai Rp 4 triliun). Hal-hal seperti ini mencoreng citra BPR dimasyarakat. Akhirnya bank-bank besar juga mulai waspada menilat kinerja BPR ini. [E1]

Quo Vadis Pertamina

POLEMIK pergantian Direktur Utama Pertamina akhirnya selesai. Selama dua pekan,bursa calon direktur baru perusahaan minyak nasional ini sempat menjadi perbincangan berbagai pihak.

Dalam perbincangan tersebut muncul sederet nama, di antaranya mantan Direktur Hilir Pertamina Hary Purnomo dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal. Bahkan,nama Erry Riyana Hardjapamekas, Kuntoro Mangkusubroto, dan Gatot Suwondho juga disebut- sebut sebagai calon kuat bos baru Pertamina.Di hari-hari akhir, muncul nama Karen Agustiawan yang sebagaimana kita ketahui, justru menjadi direktur utama baru Pertamina.

Pergantian direktur utama dilakukan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kekecewaannya terhadap Pertamina. Presiden kecewa karena adanya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama setelah adanya penurunan harga BBM,yang ditambah lagi dengan adanya kebakaran Depo Plumpang. Sebelumnya, Pertamina sempat mendapat teguran dari BP Migas.Bahkan,BP Migas mengancam akan menenderkan distribusi hilir BBM kepada pihak lain di luar Pertamina.

Pertamina memang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bukan saja paling besar dalam kontribusi labanya,melainkan juga penentu masalah energi bagi masyarakat dan dunia usaha yang merupakan bagian penting dalam perekonomian negara. Karena itu, sedikit saja ada masalah, seperti kelangkaan atau distribusi BBM, tentu akan berdampak besar bagi kestabilan ekonomi.

Apalagi menjelang pemilu: ada kelangkaan BBM tentu akan menurunkan kredibilitas pemerintah, bahkan dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah,yang tentu juga akan ambil bagian dalam pemilu, untuk dapat meraih suara. Simpati-simpati masyarakat yang selama ini telah terbangun baik dapat hilang dalam sekejap.Maksud pemerintah menurunkan BBM untuk menyejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak ada artinya.

Sejak dikeluarkannya UU Migas, Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal, tetapi
harus bersaing dengan perusahaan lain yang sebagian besar adalah asing.Dalam menghadapi persaingan,Pertamina harus diakui telah melakukan transformasi di berbagai hal, baik dalam pengembangan produk, investasi, maupun standar dari pom bensin yang jauh lebih baik. Bahkan, beberapa produk oli juga berorientasi ekspor.Sementara untuk efisiensi dalam sistem pengapalan, BBM juga cukup baik.

Dalam hal ini,Pertamina pernah bisa menghemat Rp500 miliar. Masih banyak yangdikembangkanPertamina,termasuk sumber daya manusia. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini,Pertamina membayar mahal konsultan independen. Ironisnya, tidak semua bisa menerima langkah-langkah Pertamina di atas.Tantangan tersebut khususnya datang dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan di tengah upaya pemerintah memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

Perbaikan demi perbaikan itu sering kali justru menimbulkan gejolak. Oleh sebab itu, pihak manajemen perusahaan pelat merah tidak bisa hanya membereskan dan membersihkan usaha dari tangan kotor. Diperlukan, kerja ekstrakeras karena stakeholder BUMN sangat banyak: kalangan legislatif, pemerintah, pekerja.Semua itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik.

Bahkan, hal ini sebenarnya lebih dibutuhkan dibanding sekadar membenahi perusahaan. Begitulah kondisi BUMN kita.Suka atau tidak suka, pola hubungan baik perlu dibangun sehingga jika masalah muncul hal itu tidak mudah dijadikankomoditaspolitik.Bahkan, seringkalidalamhalinibanyakpihak dan kepentingan ikut bermain. Di sisi lain, perlu juga diingat bahwa Pertamina dituntut untuk mencari laba.Akan tetapi,pada waktu yang sama Pertamina harus tetap menjalankan fungsi public service obligation karena pertamina mendistribusikan BBM bersubsidi, maupun LPG.

Dalam hal ini, ada dua fungsi yang wajib dijalankan. Fungsi tersebut tentu tidak mudah bagi Pertamina karena sebagian besar pom bensin (95%) dimiliki swasta. Bahkan ada yang dimiliki para pejabat di daerah maupun pusat, sehingga sulit bagi Pertamina untuk mengontrol pola dan arah distribusi penjualan yang dilakukan SPBU.

Demikian juga halnya dengan persoalan distribusi LPG ketika mengalami masalah dari soal ketersediaan tabung sampai distribusi. Kondisi tersebut terjadi karena adanya disparitas harga yang cukup signifikan sehingga sulit untuk mengontrol penggunaannya.Sebagai contoh: ketika tingkat disparitas harga antara BBM yang subsidi dengan yang tidak rendah, justru tidak terjadi kelangkaan.

Tetapi sebaliknya,ketika disparitas tinggi, pengguna lebih memilih yang bersubsidi, sekalipun pengguna tersebut seharusnya tidak berhak menggunakan barang subsidi. Akibatnya kelangkaan terjadi. Sebab, Pertamina melakukan penyediaan sesuai dengan kebutuhan pada umumnya, tetapi permintaan naik lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan siapa pun direktur utamanya bakal tidak mudah mengatasi kelangkaan, terutama ketika terjadi fluktuasi harga.

Dalam hal ini, kita bisa mengacu pada peristiwa digantinya Direktur Pertamina sebelum Ari Soemarno, yaitu Widya Purnama. Pergantian yang sebelum waktunya itu juga disebabkan masalah kelangkaan yang terjadi pada 2005. Kini hal tersebut terjadi lagi dengan dicopotnya Ari. Pertanyaannya, apakah ke depan pergantian direktur,juga akan terjadi karena kelangkaan? Kondisi tersebut perlu mendapat pemecahan masalah yang lebih strategis daripada hanya sekedar mengganti direktur.Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan dalam hal ini.

Pilihan pertama adalah mendorong Pertamina agar mampu bekerja lebih optimal dalam menjalankan usahanya.Untuk itu, perlu dipisahkan antara fungsi perusahaan yang bersifat profit motive dan usaha yang bersubsidi, sehingga tidak ada lagi dualisme fungsi yang akan sangat sulit dilakukan. Alternatif kedua menghilangkan perbedaan harga BBM.Akan tetapi pemerintah juga harus memberikan kompensasi subsidi kepada masyarakat yang menjadi sasaran subsidi secara langsung.

Hal ini bisa dilakukan dengan memberi subsidi tunai, memberi restitusi pajak, memberi jaminan sosial, dan sebagainya. Intinya adalah pemberian subsidi secara langsung kepada pihak yang menjadi target subsidi. Dengan langkah-langkah strategis ini, kelangkaan BBM tidak perlu terjadi. Dengan demikian, gejolak ekonomi sebagai akibat langsung dari kelangkaan BBM bisa dihin-dari. Lebih dari itu,Pertamina tidak perlu menjadi komoditas politik yang sebetulnya tidak perlu.(Koran Sindo, 7 Februari 2009)

ANTV Siap 'Telanjangi' Aburizal Bakrie

Kapanlagi.com - Menko Kesra, Aburizal Bakrie akan berbicara blak-blakan tentang berbagai isu sosial, termasuk kasus lumpur Lapindo yang berlarut-larut. Aburizal, yang juga pemilik usaha Bakrie, akan melakukan hal tersebut saat tampil dalam episode pertama program talkshow bertajuk 4 LAWAN SATU, yang akan ditayangkan pada Kamis, 5 Februari 2009, pukul 22.00 WIB.

Sesuai tajuknya, talkshow ini dibawakan oleh empat pembawa acara. Dalam episode perdana itu, Aburizal Bakrie akan berbincang-bincang santai dengan empat pembawa acara, Lula Kamal, presenter radio Ida Arimurti, presenter dan bintang sinetron Meisya Siregar, dan pengamat ekonomi Aviliani.

Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie akan ditantang untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ke empat pembawa acara tersebut.

'4 LAWAN SATU' merupakan salah satu program terbaru ANTV yang membahas tema aktual mengenai politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan nara sumber yang menarik dan kontroversial.

Dengan durasi 60 menit, program yang juga akan menampilkan para politisi terkemuka sebagai nara sumber ini menggunakan format talkshow yang unik, di mana nara sumber diuji dalam suasana santai oleh empat host perempuan dari berbagai kalangan seperti selebriti, pengamat maupun wartawan.

Pembawa acara bisa berganti di episode-episode berikutnya, namun tetap mewakili berbagai kalangan perempuan. Mereka juga berperan sebagai panelis dan mengajukan pertanyaan mengenai berbagai topik yang sedang hangat di masyarakat, serta solusi berbagai permasalahan bangsa. Untuk membuat suasana lebih santai, acara juga menampilkan unsur hiburan musik.

Sementara itu, Produser Program, Eko Ardiyanto mengatakan, "Kami mencoba menyajikan sesuatu yang berbeda dalam 4 LAWAN SATU, mengapa harus ada empat host?, karena akan memperkaya isi diskusi maupun obrolan dengan narasumber. Dengan host dari berbagai latar belakang, akan lebih banyak isu yang bisa dibahas."

Azkarmin Zaini, Pemimpin Redaksi ANTV, mengatakan, rencananya program ini di masa datang akan juga disiapkan sebagai ajang uji kandidat calon legislatif dan calon presiden. (Sumber: Kapanlagi.com)