Lima Moderator Siap Pandu Debat Capres-Cawapres

Tempo Interaktif, Rabu, 03 Juni 2009 | 19:52 WIB

Komisi Pemilihan Umum telah mendapat konfirmasi dari para moderator debat calon presiden dan wakil presiden. Anggota Komisi Pemilihan yang mengepalai Kelompok Kerja, I Gusti Putu Artha, mengatakan lima moderator bersedia berperan dalam debat tersebut. “Sejauh ini respon mereka positif,” kata Putu di kantornya, Jakarta, Rabu (3/6).

Tiga moderator debat calon presiden adalah Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Anies Baswedan; ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Aviliani, M.Sc; dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Pratikno. Sedangkan dua moderator debat calon wakil presiden adalah Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof Dr Komrauddin Hidayat; dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. dr. Fahmi Idris.

Komisi Pemilihan, kata Putu, juga sudah menyiapkan moderator cadangan jika moderator berhalangan hadir. Tapi, Putu enggan menyebutkan moderator cadangan tersebut. “Tak etis kalau disebutkan,” katanya.

Soal tempat debat, Komisi Pemilihan masih belum memutuskan. Ada sejumlah alternatif tempat, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau kantor Komisi Pemilihan Umum. “Yang pasti di ruang tertutup,” ujar Putu Artha.


Jadwal, Tema, dan Moderator Debat

1. Kamis, 18 Juni, debat pertama calon presiden. Tema: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Moderator Prof Dr Anies Baswedan

2. Selasa, 23 Juni, debat pertama calon wakil presiden. Tema: Pembangunan jati diri bangsa. Moderator: Prof Dr Komaruddin Hidayat

3. Kamis, 25 Juni, debat kedua calon presiden. Tema: Mengentaska kemiskinan dan pengangguran. Moderator: Aviliani, M.Sc

4. Selasa, 30 Juni, debat kedua calon wakil presiden. Tema: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Moderator: Dr. dr. Fahmi Idris

5. Kamis, 2 Juli, debat ketiga calon presiden. Tema: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demokrasi dan Otonomi Daerah. Moderator: Prof. Dr. Pratikno

Sulit, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dalam Waktu Singkat

Kompas, Kamis, 4 Juni 2009

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan janji para capres untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu dekat bukanlah hal yang mudah untuk dicapai mengingat berbagai persoalan dalam perekonomian Indonesia saat ini.

"Sulit mengejar pertumbuhan tinggi karena banyak UU dan peraturan yang menghambat untuk penyerapan anggaran dalam waktu cepat," kata Aviliani di Jakarta, Kamis (4/6).

Aviliani mencontohkan adanya Keppres Nomor 80/2003 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membuat proses tender pengadaan barang dan proyek baru bisa selesai dalam waktu 8 bulan. "Masih banyak aturan lain yang menghambat. Jadi tidak semudah yang dikatakan. Banyak aturan dan UU yang harus diubah," katanya.

Aviliani juga mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak ada artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat jika pertumbuhan tersebut lebih banyak berasal dari konsumsi masyarakat seperti yang terjadi saat ini. "Yang penting kualitas pertumbuhannya, jangan terlalu banyak kontribusi dari sektor konsumsi sebab yang penting adalah dari sisi investasi yang bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan di sektor industri," katanya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak berasal dari sektor konsumsi yang mencapai 68 persen, sementara sektor investasi hanya sebesar 22 persen.

Sebelumnya, para capres yang akan bertarung dalam pilpres Juli mendatang saling mengumbar janji untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu cepat.

Capres Jusuf Kalla menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2011. Capres Megawati Soekarnoputri paling optimistis karena menetapkan target pertumbuhan ekonomi hingga dua digit dalam kurun lima tahun ke depan. Sementara capres Susilo Bambang Yudhoyono hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen hingga 2014.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 mencapai 6,1 persen. Sementara pada triwulan I-2009, akibat krisis keuangan global pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 4,4 persen secara "year on year".

Sementara itu, Direktur Riset Infobank Eko B Supriyanto mengatakan target pertumbuhan yang disampaikan capres SBY lebih realistis dibanding yang lain melihat kondisi ekonomi dunia sekarang ini yang belum pulih dari krisis keuangan. "Justru 7 persen yang paling realistis. Tahun ini kita kan tumbuh 4 persen, jadi kalau 2010 naik ke 6-7 persen itu realistis lah. Meski sebenarnya 7 persen itu juga masih terlalu tinggi. Kalau capres JK sampaikan 8 persen itu terlalu optimis apalagi yang dikatakan Mega dua digit itu angan-angan lah," katanya.

Target pertumbuhan dua digit dalam lima tahun ke depan, menurut Eko, sangat sulit dicapai mengingat faktor-faktor ekonomi saat ini yang kurang mendukung.

"Pertumbuhan itu kan faktornya ada investasi, ekspor dan konsumsi dalam negeri. Buat investasi karena masih krisis, kita susah lah. Ekspor masih bisa, karena kita ekspor komoditas. Tinggal kita berharap di konsumsi saja. Itu pun konsumsi APBN atau belanja pemerintah. Penduduk kita banyak, maka konsumsi APBN juga banyak. Jadi dua digit itu angan-angan. Lha kita tumbuh 4 persen saja sudah yang nomor
tinggi di dunia setelah Cina dan India," katanya.

Kerakyatan Vs Neolib, yang Penting Akomodasikan Rakyat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik mengenai sistem ekonomi kerakyatan dan ekonomi neoliberalisme terkait konsep perekonomian capres/cawapres makin meruncing. Padahal, yang terpenting adalah bagaimana peran negara menyeimbangkan industri besar dan kecil.

"Apa pun sistem ekonomi yang dipakai, yang paling penting adalah peran negara dalam menyeimbangkan industri hulu maupun hilir," ujar pengamat ekonomi INDEF, Aviliani, kepada Kompas.com.

Peran negara dalam sistem ekonomi liberal, menurut Aviliani, bisa diterapkan. Namun, negara harus dapat menempatkan kepentingan industri kecil sekaligus mengembangkannya menjadi potensi ekonomi. "Mana yang harus diproteksi dan mana yang tidak, itu peran negara diperlukan. Misal sektor pertanian itu harus disubsidi, tetapi industri hilir dikembangkan," jelasnya.

Kebijakan liberalisasi yang dijalankan SBY, menurut Aviliani, tak sepenuhnya andil pemerintahan saat ini. "Banyak sekali kebijakan letter of intent dari pemerintahan terdahulu dan belum selesai, lalu menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini," jelasnya.

Kelemahan sistem ekonomi yang saat ini diterapkan, dipaparkannya, terletak pada terlalu terbukanya negara memberi porsi bagi pasar untuk turut andil. "Peran negara itu yang terpenting untuk menentukan mana yang boleh dilepas dan diserahkan ke pasar dan mana yang tidak," tuturnya.

Sistem yang saat ini susah berjalan baik, dikatakannya, hanya perlu ketegasan dalam beberapa kebijakan terkait hal-hal yang bisa diserahkan ke pasar atau atas kendali pemerintah. Misalnya, masih ada beberapa peraturan perundangan yang perlu dikaji, seperti UU Devisa Bebas No 24/1999. "Sejak kita menganut devisa bebas, negara tidak bisa mengontrol keluar masuknya uang. Maka, peran spekulan jangka pendek sangat besar, inilah yang perlu diperbaiki," katanya.

Contoh lain, UU Independensi BI yang justru membuat kepemilikan bank-bank dalam negeri banyak dikuasai asing saat ini, termasuk juga beberapa kali penjualan BUMN kepada pihak asing. "Kebijakan seperti ini harus dikaji ulang," tegasnya.

Sedangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepentingan rakyat, menurutnya, justru tak realistis dilakukan saat ini. Pasalnya, sistem ekonomi ini lebih condong diterapkan di negara-negara sosialis. "Kondisi makroekonomi dengan defisit anggaran yang besar tak bisa mengakomodasinya.Kita masih butuh investor, padahal sistem ini menganut konsep tanah itu milik rakyat, lalu bagaimana pembagiannya, ini yang membingungkan," jelasnya.

Beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem ini meski tak mengakomodasinya secara utuh, antara lain Singapura dan China. "Dia sana tanah memang dibagi-bagi, tetapi kepemilikannya diatur, negaralah yang berperan mengaturnya," ujarnya.

Ditegaskannya, sistem apa pun yang akan diterapkan, peran negara seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan rakyat. "Jadi, bagaimana mempertahankan industri besar tetap berjalan, tetapi industri kecil dan menengah juga terus tumbuh," pungkasnya. (Kompas, 19 Mei 2009)

Takut Lakukan Nasionalisasi Besar-besaran, Pasar Tak Dukung Prabowo

Jakarta - Prabowo Subianto kemungkinan besar akan tetap maju sebagai calon presiden (capres). Tapi sosok Prabowo yang mengusung visi ekonomi kerakyatan kurang disukai pasar. Prabowo dikhawatirkan akan melakukan nasionalisasi besar-besaran.

"Yang ditakutkan pasar tentu nasionalisasi besar-besaran. Ini dianggap terlalu ekstrim. Sebaiknya hal itu dilakukan secara bertahap," kata pengamat ekonomi politik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, saat dihubungi detikcom, Rabu (15/4/2009).

Berikut petikan wawancara lengkap dengan Aviliani:

Di antara pasangan capres-cawapres yang ada, ketertarikan pasar lebih condong ke mana?

Kalau investor itu tidak suka mengambil risiko. Jadi mereka lebih suka dengan incumbent. Belum lagi pasar melihat kestabilan makro dan instrument-instrumen dalam negeri selama 5 tahun belakangan.

Pemilu legislatif yang relatif aman dengan kemenangan Demokrat juga memberi sentimen positif terhadap pasar.

Bagaimana dengan duet SBY-Sri Mulyani?

Pasar senang banget dengan Sri Mulyani karena berbagai kebijakannya seperti pemotongan anggaran, transparansi dan pembersihan departemen. Namun pasar tetap akan condong kepada incumbent.

Dilihat dari hitung-hitungan politik, pasangan itu juga sulit terealisasi. Demokrat tentu lebih memilih orang partai, agar terbentuk koalisi yang kuat di parlemen. Ini untuk mengamankan jalannya pemerintahan.

Kalau Mega-Prabowo atau Prabowo-Puan?

Rakyat menilai Prabowo orang kaya, tidak nyari duit lagi dan mungkin akan mikirin rakyat dengan benar. Tapi ini tergantung seberapa besar kepercayaan rakyat pada PDIP. Apa sih yang telah dilakukan pemerintahan Mega dahulu? Mega pernah menjual beberapa aset nasional seperti indosat. Itu belum hilang dari pemikiran masyarakat. Prabowo sepertinya cocok buat 2014 lah.

Soal visi kerakyatan Prabowo. Bagaimana kira-kira tanggapan pasar?

Yang ditakutkan pasar tentu nasionalisasi besar-besaran. Ini dianggap terlalu ekstrim. Sebaiknya hal itu dilakukan secara bertahap.

Mengenai peta koalisi yang ada, pendukung Prabowo menilai Blok S kubu neoliberal dan Blok M kubu ekonomi kerakyatan. Tanggapan anda?

Hal itu tidak relevan lagi. Apakah rakyat tahu apa itu neolib dan apa itu kerakyatan. Yang tahu hal itu hanya kalangan elit yang berpendidikan, bukan masyarakat awam.

Lagian kalau bicara mahzab ekonomi itu tidak cuma kerakyatan saja atau neoliberal saja. Kalau kerakyatan saja dan mengabaikan investasi asing, nanti seperti negara sosialis.

Yang jadi PR pemerintahan berikutnya adalah bagaimana investasi sektor riil ditingkatkan untuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran.(Detik.com. 15/4/2009)

Senang dengan Sri Mulyani Tapi Pasar Tetap Condong Pada Duet SBY-JK

Jakarta - Meski pengusungan capres-cawaores belum mendapat 'gong' dari partai-partai politik, namun publik diyakini sudah mulai menilai pasangan mana yang akan membawa perbaikan bagi Indonesia ke depan. Tidak terkecuali dengan para pelaku pasar yang menginginkan stabilitas di bidang ekonomi. Siapakah jago para penguasaha?

"Kalau investor itu tidak suka mengambil risiko. Jadi mereka lebih suka dengan incumbent," kata pengamat ekonomi politik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, saat dihubungi detikcom, Rabu (15/4/2009).

Menurut Aviliani, dukungan terhadap SBY-JK disebabkan oleh kestabilan makro yang telah diciptakan duet tersebut dalam pemerintahan 5 tahun ke belakang. Belum lagi pelaksanaan Pemilu 9 April lalu yang relatif aman akan menambah derasnya dukungan itu. "Sentimen pasar saat itu positif," ujarnya.

Mengenai kemungkinan duet SBY dengan Sri Mulyani, Aviliani menilai pasar akan tetap memilih incumbent ketimbang pasangan tersebut. Hal ini karena pasar tetap tidak mau ambil risiko.

"Pasar senang banget dengan Sri Mulyani karena berbagai kebijakannya seperti pemotongan anggaran, transparansi dan pembersihan departemen. Namun pasar tetap akan condong kepada incumbent, SBY-JK," ujarnya.

Belum lagi, lanjut Aviliani, hitung-hitungan politik juga akan membuat pasangan SBY-Sri Mulyani sulit terealisasi.

"Demokrat tentu lebih memilih orang partai, agar terbentuk koalisi yang kuat di parlemen. Ini untuk mengamankan jalannya pemerintahan," pungkasnya.